JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Idrus Marham menyinggung pernyataan Jusuf Kalla (JK) pada tahun 2012 yang meragukan kompetensi Jokowi sebagai presiden periode 2014-2019.
Tak hanya itu, dalam acara yang dihadiri ratusan ulama, ustad, habib dan kiai itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini juga menyinggung penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD DKI Jakarta Tahun 2013.
"Pak Jusuf Kalla pernah mengatakan, jika Pak Jokowi jadi presiden, maka negeri ini akan hancur," ujar Idrus di acara Dzikir Merah Putih yang digelar Prabowo Hatta Center, di Jalan Suwiryo Nomor 2 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2014) malam.
Pernyataan JK itu diucapkan sebelum Ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2014. Sekira tiga bulan Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Kalau Allah menghendaki, tidak ada hal apapun yang bisa menghalangi. Keluar audit investigasi BPK. Hasilnya, ternyata berdasarkan laporan BPK, turun kelas pengelolaan keuangan DKI Jakarta."
"Turun satu kelas, menjadi wajar dengan pengecualian. Karena pengelolaan satu tahun lalu, ditemukan banyak penyalahgunaan, sehingga terindikasi ada kerugian negara," ucap Idrus.
Menurut Idrus, pernyataan JK pada tahun 2012 itu diperkuat dengan hasil laporan audit BPK terbaru mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Tak hanya itu, dalam acara yang dihadiri ratusan ulama, ustad, habib dan kiai itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini juga menyinggung penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD DKI Jakarta Tahun 2013.
"Pak Jusuf Kalla pernah mengatakan, jika Pak Jokowi jadi presiden, maka negeri ini akan hancur," ujar Idrus di acara Dzikir Merah Putih yang digelar Prabowo Hatta Center, di Jalan Suwiryo Nomor 2 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2014) malam.
Pernyataan JK itu diucapkan sebelum Ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2014. Sekira tiga bulan Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Kalau Allah menghendaki, tidak ada hal apapun yang bisa menghalangi. Keluar audit investigasi BPK. Hasilnya, ternyata berdasarkan laporan BPK, turun kelas pengelolaan keuangan DKI Jakarta."
"Turun satu kelas, menjadi wajar dengan pengecualian. Karena pengelolaan satu tahun lalu, ditemukan banyak penyalahgunaan, sehingga terindikasi ada kerugian negara," ucap Idrus.
Menurut Idrus, pernyataan JK pada tahun 2012 itu diperkuat dengan hasil laporan audit BPK terbaru mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
LINK DOWNLOAD TEMUAN BPK :
http://bit.ly/1lZnZMY
http://bit.ly/1sHJWnx
http://bit.ly/1lrQx0r
Tidak ada komentar:
Posting Komentar