Dua kado pahit itu yaitu tidak dapat Adipura dan dapat nilai buruk dari BPK mengenai laporan keuangan DKI.
JAKARTA, Jaringnews.com - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama menganggap di tahun ini Jakarta mendapatkan kado paling pahit. Ultah Jakarta tahun ini yang ke-487 tahun.
Dalam sambutannya di upacara HUT DKI di Silang Monas Jakarta, Minggu (22/6), Ahok mengatakan kado pahit itu ada 2. Yaitu tidak dapat Adipura dan dapat nilai buruk dari BPK mengenai laporan keuangan DKI.
"Kalau orang politik pasti bilangnya ini pil pahit. Kami tidak suka makan pil yang bohong-bohongan, apalagi pencitraan," kata Ahok.
Pagi ini, seluruh PNS DKI mengikuti apel HUT DKI. Upacara ini merupakan yang pertama kali dipimpin Ahok. Dalam acara itu sebuah tumpeng dipotong Ahok. Ahok juga memberikan penghargaan kepada siswa pendapat nilai tertinggi UN.
"Harusnya Pak Jokowi yang berdiri di sini, seperti tahun lalu. Dan saya tidak tahu harus senang atau bagaimana jika Pak Jokowi kembali jadi gubernur. Ini sulit sekali," kata Ahok.
Badan Pemeriksaan Keuangan memberikan hasil audit keuanggan Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Hasilnya banyak program Jokowi yang bermasalah.
Maka itu BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Program yang bermasalah khususnya di sistem online. Padahal sistem ini dibanggakan Jokowi karena sebagai sistem yang anti korupsi.
Sistem online yang bermasalah itu di antaranya e-Surat, e-Dokumen, e-Harga, e-Budgeting, sistem Belanja Hibah dan Bansos dan Bansos, e-Aset, e-Fasos-Fasum, dan e-Pegawai. Semua itu idak sesuai Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa. Perjalanan sistem itu berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp 1,42 miliar.
BPK juga menemukan indikasi keuangan DKI yang bermasalah pada program Kartu Jakarta Pintar dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP). BPK menyebut ada 9.006 penerima ganda dalam program KJP ini. Kerugiannya sampai Rp 13,34 miliar.
(Chm / Nvl)LINK DOWNLOAD TEMUAN BPK :http://bit.ly/1lZnZMYhttp://bit.ly/1sHJWnxhttp://bit.ly/1lrQx0r
Dalam sambutannya di upacara HUT DKI di Silang Monas Jakarta, Minggu (22/6), Ahok mengatakan kado pahit itu ada 2. Yaitu tidak dapat Adipura dan dapat nilai buruk dari BPK mengenai laporan keuangan DKI.
"Kalau orang politik pasti bilangnya ini pil pahit. Kami tidak suka makan pil yang bohong-bohongan, apalagi pencitraan," kata Ahok.
Pagi ini, seluruh PNS DKI mengikuti apel HUT DKI. Upacara ini merupakan yang pertama kali dipimpin Ahok. Dalam acara itu sebuah tumpeng dipotong Ahok. Ahok juga memberikan penghargaan kepada siswa pendapat nilai tertinggi UN.
"Harusnya Pak Jokowi yang berdiri di sini, seperti tahun lalu. Dan saya tidak tahu harus senang atau bagaimana jika Pak Jokowi kembali jadi gubernur. Ini sulit sekali," kata Ahok.
Badan Pemeriksaan Keuangan memberikan hasil audit keuanggan Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Hasilnya banyak program Jokowi yang bermasalah.
Maka itu BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Program yang bermasalah khususnya di sistem online. Padahal sistem ini dibanggakan Jokowi karena sebagai sistem yang anti korupsi.
Sistem online yang bermasalah itu di antaranya e-Surat, e-Dokumen, e-Harga, e-Budgeting, sistem Belanja Hibah dan Bansos dan Bansos, e-Aset, e-Fasos-Fasum, dan e-Pegawai. Semua itu idak sesuai Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa. Perjalanan sistem itu berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp 1,42 miliar.
BPK juga menemukan indikasi keuangan DKI yang bermasalah pada program Kartu Jakarta Pintar dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP). BPK menyebut ada 9.006 penerima ganda dalam program KJP ini. Kerugiannya sampai Rp 13,34 miliar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar